beritadunesia-logo

Provinsi Sulawesi Tengah

paluNama Resmi : Kota Palu
Ibukota : Palu
Luas Wilayah: 395,06 km²
Jumlah Penduduk:  271.709 Jiwa
Wilayah Administrasi:Kecamatan : 4
Walikota : H Rusdy Mastura
Wakil Walikota : H. ANDI MULHANAN TOMBO-LOTUTU, SH
Alamat Kantor: Jl. Balai Kota No. 1, Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421666,
Fax.     
Website : http://palukota.go.id


Sejarah

Pertumbuhan Kota Palu setelah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang pada Tahun 1945 terus mengalami peningkatan hasrat, masyarakat begitu bersemangat untuk lebih maju dari masa penjajahan sangat besar disertai tekad untuk memperbaharui daerahnya.

Berkat usaha yang gigih serta tersusunnya roda Pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah, maka terbentuklah Daerah Swatantra Tingkat II Donggala sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952.

Secara berangsur-angsur susunanan Ketatanegaraan Republik Indonesia diperbaiki oleh Pemerintah Pusat, seiring dengan keinginan rakyat di daerah-daerah melalui pemecahan dan penggabungan untuk pengembangan daerah.

Selanjutnya, dihapuslah Pemerintah Swapraja dengan keluarnya Undang-Undang Nomor I tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu.

Pembentukan Pemerintahan wilayah Kota Administratif Palu tidak terlepas dari hasrat dan keinginan rakyat di daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan wilayah Kota Palu, sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Poso pada Tahun 1964. atas dasar keputusan itu maka diambil langkah-langkah positif oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala guna mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Adminstratif.

Usaha tersebut semakin diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor : 22/Ditpem/1974 dengan membentuk panitia peneliti kemungkinan Kota Palu dijadikan Kota Administratif.

Selanjutnya bertolak dari hasrat dan keinginan rakyat sebagaimana tertuang dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingakt I Sulawesi Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 pada tanggal 27 September 1978 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan Kota Adminstratif Palu, dan sekaligus melantik Drs. Kiesman Abdullah sebagai Walikota Administratif Palu yang pertama.

Sejalan dengan dasar pembentukan diatas, Kota Palu ditetapkan pula sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ibukota Daerah Tingkat II Donggala dan juga Ibukota Adminstratif Palu. Sebagai Kota Adminstratif , Kota Palu merupakan Kota ke 10 yang ditetapkan Pemerintah menjadi Kota Adminstratif.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka Pemerintah Kota Palu melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan fungsinya yaitu meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan politik, sosial dan budaya, membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan visi perkotaan, mendukung dan merangsang titik secara timbal balik membangun wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten DaerahTingkat II Donggala.

Pengembangan Kota Adminstratif Palu secara makro berpiajk pada kebijakan pembangunan berdasarkan prioritas tahapan repelita, yang dimulai dari Pelita I sampai dengan Pelita V. Selain bertolak dari dari prioritas tersebut ada beberapa merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan juga Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Pesatnya pertumbuhan ekonomi memungkinkan perbaikan kualitas kehidupan dan tersedianya sumberdaya sehingga dapat menarik investor yang selanjutnya dapat membuka lapangan kerja baru.

Pertumbuhan penduduk kota adminstratif palu menjadi begitu cepat, lonjakan penduduk ini disebabkan karena peranan dan kedudukan Kota Palu sebagai kota perdagangan, industri dan pendidikan. sebagai konsekwensinya Kota Palu menjadi pusat konsentrasi pemukiman penduduk.

Perkembangan sektor perdagangan dan industri sera pendidikan di kota ini memancing derasnya arus urbanisasi terutama daerah propinsi di daerah otonom (Kota Madya), berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994.

Melihat indikator pertumbuhan kota tersebut dituntut adanya pengolahan dan pengendalian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarkatan yang lebih cepat serta terarah agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. atas pertimbangan tersebut, maka status Kota Adminstrasi Palu ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 4 Tahun 1994, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu tersebut, maka Menteri Dalam Negeri II Palu tersebut, maka Menteri Dalam Negeri Moh. Yogie SM pada tanggal 12 Oktober 1994 bertempat di Lapangan Upacara Vatulemo Palu, meresmikan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu sebagai Daerah Otonom melantik Pj. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu, maka Pemerintah Daerah yang baru membenahi segala aspek yang diharapkan masyarkat terutama yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah yaitu menintaskan proses penyerahan aset pemerintah daerah tingkat II Donggala kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Palu.

Selain itu dilaksanakan pula pembenahan kelembagaan, ketatalaksanaan personil serta sarana dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 pada pasal 8, untuk melengkapi unsur pemerintah daerah maka pada tanggal 11 Juli 1995, gubernur kepala daerah tingkat daerah kotamadya daerah tingkat II Palu, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Tengah Nomor. 171.2/2953/rotapem tanggal 7 Juli Tahun 1995 tentang peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadaya Daerah tingkat II Palu periode Tahun 1995-1997.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah tingkat II Palu Nomor 01 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Palu, telah ditetapkan bahwa tanggal, bulan, dan tahun pembentukan Kota Adminstratif Palu dijadikan sebagai hari jadi Kota Palu yaitu tanggal 27 September 1978.