beritadunesia-logo

Provinsi Sulawesi Tengah

 Nama Resmi : Kabupaten Donggala
Ibukota : Banawa
Luas Wilayah: 10.471,71Km2
Jumlah Penduduk:  444.170 Jiwa
Wilayah Administrasi:Kecamatan : 14
Bupati :  Drs. H. HABIR PONULELE, MM
Wakil Bupati: ALY LASAMAULU, SE, M.Si.
Alamat Kantor: Jl. P. Diponegoro No. 39, Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421444
Fax.
Wesite : http://www.donggala.go.id

Sejarah

A.      Masa sebelum Hindia Belanda
Kerajaan yang terdapat di Kabupaten Donggala  yang dikenal antara lain :
1.      KERAJAAN PALU
2.      KERAJAAN SIGI DOLO
3.      KERAJAAN KULAWI
4.      KERAJAAN BANAWA
5.      KERAJAAN TAVAILI
6.      KERAJAAN PARIGI
7.      KERAJAAN MOUTONG
Selain kerajaan tersebut diatas masih ada lagi kerjaan lain yang masih perlu diteliti secara mendalam keberadaannya, tempat Pemerintahannya  dan hubungannya dengan kerajaan tersebut diatas. Gelar Pejabat Pemerintahan pada waktu itu disebut : MAGAU, MADIKA, LANGGA NUNU, BALIGAU, PABICARA DAN LAIN-LAIN.
Stuktur, nama dan jabatan aparat kerajaan dan jumlah Dewan Adat ditetapkan menurut kondisi, bahasa dan adat istiadat yang berlaku dan membudaya oleh masyarakat pada daerahnya masing-masing, ada yang sama dan ada yang beda.
 
B.      Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Keadaan Belanda dengan maksud menjajah daerah ini yang disebut dengan Perlawanan oleh raja-raja bersama rakyatnya, karena tidak mau dijajah dengan mendorong pengaruh kekuasaan Raja-raja. Tidak mengherankan jika pada saat itu terjadi peperangan oleh Raja-raja melawan Kolonial Belanda seperti : Perang Sigi Dolo, Perang Kulawi, Perang Banawa, Perang Palu, Perang Tatang, Perang Tombolotutu Perlawanan Rakyat Parigi.
Pemerintah Hindiah Belanda dengan Politik “ Devide Et Impera” atau politik adu domba terhadap tujuh kerajaan tersebut, bertujuan untuk melemahkan dan melumpuhkan kekuatan raja-raja. Perang tersebut diakhiri dengan penandatangan perjanjian yang dikenal dengan : Korte Verklaring”  yang intinya adalah : Pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan.
Setelah wilayah-wilayah Kerajaan ditaklukan, maka berdasarkan disentralisasi Wet 1904 dijadikan Wilayah Administratif dengan distrik dan order distrik. Dari beberapa distrik ini bergabung menjadi Wilayah Swapraja atau Landsehep (Zell Ghurturend Landschappend) sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dalam Wilayah-wilayah Kerajaan yang telah ada pada waktu itu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Korte Vorklaring oleh Pemerintahan Hindia Belanda telah menetapkan Peraturan sendiri yang mulai berlaku pada tahun 1927 dan kemudian dirubah pada tahun 1938 dengan nama “ZULFBESTUURSREGELEN”