beritadunesia-logo

Provinsi Maluku Utara

ogoNama Resmi : Kabupaten Halmahera Tengah
Ibukota :  Weda
Luas Wilayah: 8.381,48  km²
Jumlah Penduduk:  145.234   Jiwa
Wilayah Administrasi:Kecamatan : 8
Bupati : Ir. H. M. AL YASIN ALI, M.MT
Wakil Bupati: SOKSI Hi. AHMAD, SH
Alamat Kantor: Jl. Trikora No. 1 Bukit Loisteglas, weda – Halmahera tengah
Telp.
Fax.
Webiste : -

SEJARAH

A.    Sejarah Singkat Pemerintahan
Sejarah telah membuktikan bahwa sebelum kehadiran bangsa asing (penjajah), Pemerintahan di Daerah Tengah Halmahera berbentuk kesultanan (kerajaan) yang berdaulat yaitu Kesultanan Tidore. Pada masa itu Kesultanan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang cukup besar dimana wilayah Irian Barat termasuk wilayah kekuasaannya. Pada masa kolonial Wilayah Kesultanan Tidore dikuasai oleh bangsa Spanyol dan Portugis dan terakhir bangsa Belanda dengan periode yang cukup lama.
Kedaulatan sultan dibatasi dengan ikatan Korte-Verkalaring sehingga kekuasaan pemerintah praktis sebagai suatu otonom dengan nama Swapraja Tidore. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dengan membentuk Negara Indonesia Timur dengan STBT NIT Tahun 1946 No. 143 dimana Swapraja Tidore, Swapraja Ternate, Swapraja Bacan dan Noo Swapraja Obi digabungkan dalam bentuk vederasi Maluku Utara dan menjadi salah satu Autonomie Groopsgmmeenschappen dari 132 Autonomie Groopsgmmeenschappen dalam lingkungan Negara Indonesia Timur.
Dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Negara Republik Indonesia melalui pembekalan KMB pada tanggal 21 April 1956 maka dibentuk Provinsi Irian Barat dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 dengan mengambil sebagian dari wilayah Autonomie Groopsgmmeenschappen Maluku Utara berdasarkan STBT NIT Tahun 1946 Nomor 143 yaitu wilayah Swapraja Tidore yang terdiri dari Kewedanan Tidore, Distrik Weda dan Distrik Patani yang pada saat itu berada di kekuasaan De Vacto Kerajaan Belanda.
Undang-undang Darurat tahun 1957 Nomor 20 yang didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 wilayah Kecamatan Maba dimasukkan lagi menjadi wilayah De Vacto Provinsi Irian Barat dengan demikian semua bekas wilayah Swapraja Tidore utuh menjadi wilayah Provinsi Irian Barat dengan Ibu Kota sementara Soasio dalam perjuangan mengembalikan daratan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi.
Didasari pada latar belakang sejarah pemerintahan Kesultanan Tidore dan penjajahan Belanda sampai pemberian otonomi kepada daerah Halmahera Tengah memberi makna dan hakekat perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pembentukan Provinsi Irian Barat
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi perjuangan Irian Barat dengan pusat pemerintahan di Soasio yang wilayahnya meliputi:
1.     Wilayah Irian Barat pada saat pembatalan KMB pada tanggal 21 April 1965 masih berada didalam kekuasaan De Vacto Kerajaan Belanda Persetujuan Republik Indonesia.
2.   Kewedanan Tidore Distrik-distrik Weda dan Patani. Soasio sebagai Ibukota Provinsi Irian Barat dengan wilayah:
      a.     Kewedanan Tidore, meliputi Distrik Tidore, Oba dan Wasile
      b.   Kewedanan Weda, meliputi Distrik Weda, Maba dan Patani Gebe.
Dalam perkembangan selanjutnya, akibat adanya pengaruh perkembangan Sosial Politik dalam negeri, Kolonial Belanda membentuk \"Negara Boneka Papua\" maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 membentuk Provinsi Irian Barat bentuk baru antara lain:
1.   Provinsi Irian Barat berwilayah Residentir Nieguinea.
2.     Wilayah Provinsi Perjuangan Irian Barat yang berasal dari Kewedanan Tidore/Weda dikembalikan kedalam Wilayah Provinsi Maluku.
3.   Ibukota Provinsi Irian Barat ditetapkan di Kota Baru di daratan Irian Barat.
Dengan adanya penetapan presiden tersebut maka Provinsi Perjuangan Irian Barat yang berkedudukan di Soasio dihapuskan dan pemerintahan di Halmahera Tengah berstatus Provinsi Daerah Tingkat I dengan segala peraturan desentralisasi dan dekonsentrasi.
B.   Pembentukan Administratif Halmahera Tengah
Setelah pengembalian wilayah bekas Provinsi Papua kepada Provinsi Maluku yang tidak disertai kejelasan status menimbulkan keresahan di masyarakat terutama para pegawai yang berdinas di Kantor Gubernur, Dinas Otonom dan beberapa Instansi Vertikal yang tidak ikut pindah ke Kota Baru (Irian Barat). Untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor 63/UP Tanggal 6 April 1956 menunjuk seorang pejabat untuk memimpin daerah ini. Selanjutnya dikeluarkan surat edaran oleh Gubernur KDH Tingkat I Maluku tanggal 13 Juni 1967 Nomor Odes 25/1/30, ditujukan kepada semua jawatan dan sipil Dati I Maluku antara lain:
a.     Bahwa Daerah Irian Barat gaya lama dipersiapkan untuk dijadikan daerah Tingkat I.
b.     Bahwa pelayanan administrasi dan tehnis ketataprajaan terhadap Kepala Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I diberikan pula kepada Pimpinan Provinsi Irian Barat gaya lama artinya diperlakukan sama dengan daerah Tingkat II lainnya dalam daerah Tingkat I Maluku.
c.     Bahwa Dinas jawatan yang se-departemen yang kini berada di Soasio diberikan instruksi dan petunjuk agar dalam pelaksanaan tugas dapat diperlakukan sejajar dengan Dinas Jawatan yang Daerah Tingkat II.
d.     Bahwa daerah hukum Irian Barat gaya lama meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Tidore, Oba, Maba, Patani, Gebe dan Wasile.
Menanggapi usul Gubernur KDH Tingkat I mengenai status daerah Menteri dalam Negeri dalam syarat Tanggal 15 April 1969 Nomor Pemda 21/33 menegaskan hal-hal sebagai berikut :
a.     Policy pemerintah mengenai pemekaran daerah pelaksanaannya dibahas setelah pemilu 1971 dan dalam hal ini ditegaskan oleh Presidan dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1968 didepan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
b    Berhubung dengan itu mengenai Daerah Irian Barat gaya lama sementara kebijaksanaan Gubernur KDH Tingkat I Maluku dapat diteruskan dengan menetapkan seorang pejabat yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur KDH Tingkat I Maluku melalui surat edaran tanggal 8 Juli 1969 Nomor Odes 25/I/4 yang disampaikan kepada semua jawatan/dinas sipil Maluku, antara lain:
a.     Mengadakan perubahan nama dari Daerah Administratif Tidore menjadi daerah Halmahera Tengah.
b.     Petugas kami yang ditempatkan di Soasio sebagai Pimpinan Daerah Halmahera Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku.
c.     Dengan adanya Dinas dan jawatan Vertikal di Kota Soasio, maka Daerah Halmahera Tengah dapat diperlakukan sebagai Daerah Otonom Tingkat II lainnya dalam Provinsi Maluku dengan ketentuan bahwa dalam status ini, daerah ini dipersiapkan untuk bakal dijadikan Daerah Tingkat II penuh sesudah pemilu.
d.     Agar Kepala Dinas atau Jawatan se-Departemen dengan saudara yang telah ada di daerah tersebut diberikan instruksi dan patokan selaras dengan kebijaksanaan ini supaya dalam tugas mereka tidak terdapat kesimpangsiuran atau kesalapahaman.
e.     Segala urusan pemerintahan yang mencakup bidang politik hendaknya dilayani atau diselenggarakan melalui Pemerintah Daerah Halmahera Tengah di Soasio.
C.     Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah
Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan tepat tanggal 31 Oktober 1990 Halmahera Tengah resmi sebagai Kabupaten Dati II Halmahera Tengah oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Kabupaten Halmahera Tengah dengan 6 kecamatan yakni Tidore, Oba, Weda, Patani/Gebe, Maba dan Wasile.
Pada tanggal 25 Pebruari 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
Setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang beribukota Weda menjadi 6 Kecamatan yaitu Weda, Weda Utara, Weda Selatan, Patani, Patani Utara dan Gebe.