beritadunesia-logo

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/0/05/Kota_jakarta_utara.pngNama Resmi : Kota Jakarta Utara
Ibukota : Koja
Luas Wilayah: 137 km2
Jumlah Penduduk: 1.468.840 jiwa
Wilayah Administrasi:Kecamatan : 6
Walikota :  H. Rustam Effendi
Wakil walikota : Drs. H. Wahyu Haryadi, M.Si
Kantor : Jl. Laksda Yos Sudarso 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara 14320
Telp.
021 439 0581, 021 430 1124 
Fax.
Website : utara.jakarta.go.id
 
 
 
 
Sejarah

Wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari wilayah Ibukota Jakarta, ternyata pada abad ke 5 merupakan pusat pertumbuhan Kota Jakarta, tepatnya terletak di muara Sungai Ciliwung Angke. Pada masa tersebut, muara Sungai Ciliwung merupakan bandar pelabuhan Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Betapa pentingnya wilayah Jakarta Utara pada saat itu, dapat dilihat dari banyaknya situs peninggalan sejarah yang dapat ditemukan di beberapa tempat di Jakarta Utara, seperti Kelurahan Tugu, Pasar Ikan dan sebagainya.

Sepanjang sejarah berdirinya Jakarta, sejak 22 Juli 1527 hingga kini, sistem pemerintahan di kota ini telah beberapa kali mengalami perubahan, mencakup pergantian penguasa, nama serta pergantian luas wilayah administrasinya. Semula daerah ini bernama Jayakarta, yang terdiri dari tiga bentuk pemerintahan. Pertama, pemerintahan langsung yang dikendalikan oleh Penguasa Jayakarta dengan wilayahnya meliputi Pelabuhan Angke. Kedua, pemerintahan Negara Agung yang dikendalikan pembantu penguasa Jayakarta dengan wilayah meliputi Pasar Ikan Kali Ciliwung dan Jakarta Kota (saat ini). Ketiga, pemerintahan Mancanegara dengan cakupan wilayah Tanjung Priok.
Memasuki tahun 1960, di sekitar Jakarta Kota dan wilayah lainnya yang dikuasai pribumi maupun etnis Tionghoa harus tunduk dan membayar upeti kepada Pemerintah Hindia Belanda atau VOC (Vereenigde Oostindische Compaigne), dengan sistem pemerintahan pada saat itu diatur dalam UU Comptabuliteit 1854 yang menetapkan pusat pemerintahan berada di Weltevreden.

Wilayah di Teluk Jakarta termasuk dalam 3 kategori, yaitu wilayah Vorsteden (kota depan), Regentschap Batavia serta sebagian wilayah partikelir di bawah pengawasan Afdeling I (keamanan) yang membawahi Tanjung Priok serta pengawasan Resident Batavia melalui aparat Asisten Resident Batavia, Asisten Resident Meester Cornelis, serta aparat kontrolir Tanjung Priok, Penjaringan dan Bekasi. Sedangkan penguasa pribumi masa VOC adalah Bupati Tangerang, Bupati Bekasi, Batavia dan Meester Cornelis yang membawahi beberapa wedana.

Sistem pemerintahan berubah kembali pada tahun 1905, setelah dibentuk Gemeente Batavia, dimana wilayah di sekitar Teluk Jakarta ini berubah menjadi Distrik Batavia yang meliputi Onder Distrik Penjaringan, Tanjung Priok, Meester Cornelis dan Bekasi. Sedangkan Tanjung Priok berada di bawah pemerintahan Haven Directie KPM.

Ketika Jepang masuk ke wilayah ini, bentuk pemerintahan berubah menjadi shiku (setingkat kecamatan) dengan wilayah sekitar Teluk Jakarta, seperti Shiku Penjaringan, Tanjung Priok dan Bekasi. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Teluk Jakarta terbagi atas beberapa wilayah administratif, yaitu Kewedanan Penjaringan, Tanjung Priok dan Bekasi. Ketiga daerah kawedanan ini berada di bawah walikota Jakarta Raya dan termasuk dalam wilayah Jawa Barat. Kemudian, wilayah di Teluk Jakarta ini berubah menjadi wilayah administratif Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 1957, setelah terbentuknya Kotapraja Jakarta Raya.