(Berita Dunesia) Jakarta - Sebanyak 264 pemilihan kepala daerah (pilkada)
digelar secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada Rabu
dilaporkan berjalan aman dan lancar.
Pilkada serentak tersebut merupakan sejarah terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal di Indonesia.
Jumlah pilkada itu sekitar 50 persen lebih jumlah daerah. Sisanya direncanakan akan dilakukan pilkada pada 2017 dan 2018.
Pada pilkada serentak kali ini, dari 269 daerah, KPU akhirnya
menunda 5 daerah yang tengah bermasalah dengan hukum, terkait dengan
gugatan para calon yang sebelumnya dianulir oleh KPU.
Kelima daerah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak,
Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado. KPU
berharap kelima daerah tersebut dapat segera memperoleh keputusan hukum
yang mengikat sehingga pilkada tetap dapat dilaksanakan pada Desember
2015.
Dari 264 pilkada, 8 di antaranya merupakan pemilihan tingkat provinsi, sedangkan sisanya pemilihan bupati dan wali kota.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan
menyatakan rasa syukurnya karena 264 pemilihan kepala daerah yang
dilaksanakan secara serentak berjalan lancar dan aman.
"Pilkada berjalan aman," kata Luhut di Jakarta, Rabu.
Untuk memastikan keamanan di berbagai daerah tersebut, pada Rabu
pagi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti bersama Menkopolhukam Luhut
Binsar Panjaitan melakukan "video conference" dengan sejumlah polda di
seluruh Indonesia untuk memonitor pelaksanaan pemungutan suara pilkada
serentak.
"Kejadian menonjol hanya satu di Keerom, Papua. Terjadi pemukulan
Ketua KPPS. Ada seorang warga yang tidak termuat dalam DPT lalu Ketua
KPPS-nya mengatakan hal itu bukan wewenangnya, akhirnya terjadi
pemukulan," ujar Kapolri.
Pilkada serentak yang dilaksanakan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat dilaporkan secara umum kondusif. Untuk Provinsi Papua, ada
11 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Keerom, Asmat,
Waropen, Merauke, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Yalimo, Nabire, Supiori,
Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.
Sedangkan Provinsi Papua Barat terdapat delapan pilkada yaitu
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak,
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk
Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Raja Ampat.
Kabupaten Fak-Fak yang seharusnya turut dalam pilkada serentak
akhirnya oleh KPU ditunda, seiring dengan masalah hukum yang belum
terselesaikan.
Penjabat Bupati Keerom Doren Wakerkwa mengatakan proses pencoblosan
di wilayah Kabupaten Keerom pada dasarnya berjalan dengan aman dan
lancar, khususnya di wilayah perbatasan. Distrik Waris dan Senggi yang
merupakan daerah berpotensi konflik, menurut dia, ternyata kondisinya
aman serta terkendali.
Di Wilayah Keerom sempat terjadi aksi pemukulan oleh seorang oknum
terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kampung Wonorejo PIR 4 Keerom, namun hal itu
tidak menghentikan pencoblosan surat suara. Aksi kekerasan tersebut
dapat diselesaikan segera.
Khusus untuk Distrik Towe Atas, Kabupaten Keerom, Panwas setempat
menyatakan akan memberikan rekomendasi penundaan pencoblosan.
Rekomendasi ke KPU perlu dilakukan karena hingga saat ini anggota PPS
yang didampingi anggota Linmas dan polisi belum tiba di Towee Atas.
Padahal, dari laporan KPU Keerom terungkap rombongan sudah berangkat
sejak 3 Desember lalu di Towee Hitam dengan menggunakan pesawat dan
dilanjutkan berjalan kaki sekitar dua hari dengan menyeberangi sungai
musiman. Namun hujan deras menyebabkan rombongan yang berjumlah tujuh
orang itu masih tertahan di Towee Hitam, kata Natalia.
Ketua KPU Keerom Bonasafeus Bau mengakui daftar pemilih tetap (DPT)
di Kampung Towee Atas hanya sekitar 100 orang dan saat ini rombongan
pembawa logistik masih tertahan di Towee Hitam.
"Mereka harus berjalan kaki sekitar 15 jam perjalanan dan harus
menyeberangi sungai yang berair deras akibat hujan turun," jelas Bau
seraya menambahkan, dengan adanya rekomendasi dari Panwas Keerom
diharapkan masyarakat dapat tetap menyalurkan aspirasinya.
Sementara pemungutan suara pada pilkada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berjalan aman meskipun diguyur hujan deras.
"Jaringan di sini buruk, secara keseluruhan semua berjalan lancar
dan aman," kata Penjabat Bupati Nabire Sendius Wonda dihubungi melalui
telepon selular di Jayapura. Dia menuturkan, untuk kondisi keamanan,
wilayah Kabupaten Nabire kondusif dan tidak ada hambatan apa-apa.
Sementara Penjabat Bupati Waropen FX Motte melaporkan pemungutan
suara pada 12 distrik di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, berjalan
aman dan lancar, sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Pada prinsipnya semua berjalan dengan lancar dan baik sehingga tinggal menunggu hasil penghitungan suaranya," ujarnya.
Di Kabupaten Waropen tersebut terdapat dua distrik di wilayah
pedalaman yaitu Siriwa dan Wolani yang harus ditempuh dengan pesawat
dari Kabupaten Nabire. Sedangkan 10 distrik lain di Kabupaten Waropen
berada di wilayah pesisir sehingga masih dapat dengan mudah ditempuh.
"Khusus untuk dua distrik tersebut, surat suara dan petugasnya sudah
di lapangan dan tinggal melaksanakan proses pencoblosan," katanya lagi.
Sementara Kabupaten Manokwari tepatnya di Distrik Masni, Kepolisian
dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengamankan sembilan
orang petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) ke kantor
Kepolisian Resort Manokwari, Rabu. Petugas KPPS di Masni Barat, Distrik
Masni itu, diamankan menyusul dugaan pencoblosan lebih awal yang
dilakukan di wilayah tersebut.
Anggota Panwaslu Kabupaten Manokwari Paskalis Borlak di Manokwari,
Rabu, mengatakan pencoblosan itu diduga dilakukan pada Rabu dini hari,
sekitar pukul 03.00 WIT oleh oknum petugas KPPS.
Menyusul kejadian itu, kata dia, Panwaslu telah merekomendasikan KPU
setempat untuk memerintahkan Panitia Penyelenggara Distrik (PPD)
setempat mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut.
"Pemungutan suara ulang tetap berlangsung, surat suara sudah diganti
dengan yang baru. PPD ambil alih semua tugas KPPS setempat," katanya.
Meski demikian, keamanan di wilayah Manokwari khususnya dan Papua
Barat umumnya kondusif dan pemungutan suara berlangsung lancar, kata
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Brigjen Pol Royke Lumowa di
Manokwari, Rabu (9/12).
COPYRIGHT © ANTARA 2015