beritadunesia-logo

National Post



Dewan Tolak Pemberhentian Ribuan Tenaga Honorer Lingkup Pemprov Sultra

Senin,2014-02-03,14:08:25
(Berita Dunesia) (IANNnews) Kendari - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Pili menolak rencana pemerintah memberhentikan ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkup pemerintah provinsi Sultra.

Hal itu dianggapnya akan berdampak pada kesenjangan sosial serta tidak berdasar, karena dalam aturan yang dikeluarkan pihak kementrian dalam negeri, bukan memberhentikan honorer yang telah mengabdi, tetapi menghentikan penerimaan tenaga honorer.

Pernyataan itu diungkapkan La Pili di Kendari, Senin (3/2/2014) menyikapi wacana pemerintah provinsi yang dianggap tidak memihak pada rakyat serta tidak mempertimbangkan dampak dibalik kebijakan.

Menurutnya, dari hasil evaluasi APBD Sultra terkait hal itu, tidak berpengaruh dengan alokasi anggaran untuk tenaga honorer, hanya yang perlu dilakukan pihak pemerintah yakni memformulasi jumlah anggaran untuk gaji honorer.

“Anggarannya kita sudah ketuk yaitu 30 milyar dan nilainya tidak ada masalah dan semuanya itu kembali lagi pada pemerintah daerah yang bersangkutan, dan saya kira kalau program yang lain dan tidak jelas bisa dianggarkan, masa hal ini tidak bisa dianggarkan,” tegasnya dengan nada kesal serta penuh tanda tanya.

Rencana pemerintah provinsi tersebut dinilai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu justru hanya menguntungkan para pejabat dan staf PNS melalui tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang nilainya hampir setara dengan jumlah gajinya.

“Padahal yang bikin berat beban aparatur bukan satu-satunya itu, masih harus ditinjau bagaimana dengan tambahan penghasilan pegawai yang luar biasa tambahannya setiap bulan hingga nilainya mencapai milyaran lebih anggarannya,” tukasnya.

Sebagai bentuk keseriusan lembaga legislatif atas rencana pemerintah tersebut, DPRD Sultra mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait untuk mengevaluasi rencana itu serta mencari solusi terbaik agar tidak ada pengangguran besar-besaran yang terjadi di daerah.

Selain itu, rencana tersebut hanya terjadi di lingkup pemerintah provinsi, sementara di pemerintah kabupaten/kota tidak ada penghapusan honorer yang telah mengabdi.
Berita Terkait
WIAPEDIA
Fitrafood
REAFO
GFS